Palopo –  Bertempat di auditorium Saokotae, rumah jabatan Wali Kota Palopo , dilaksanakan kegiatan publikasi data dan sosialisasi peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu(20/11/2019) tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris daerah Kota Palopo, H.Jamaluddin Nuhung,MH yang pada kesempatan itu menyampaikan beberapa hal penting diantaranya perlunya ada tenaga fungsional ASN pada setiap perangkat daerah yang ditugaskan secara khusus mengelolah data dengan harapan pengelolaan data dapat terlaksana secara profesional.  Menurutnya jika data dikelolah dengan baik dan profesional,maka akan turut mempengaruhi perencanaan dan hasil program pembangunan.   

“ Sebagai aparat pemerintah , maka mindset  kita dalam melakukan pelaksanaan pembangunan hendaknya bersandar pada data yang benar dan akurat, sebab akan terjadi kesalahan bila kita mengacu pada data yang tidakakurat “ ujar mantan kepala Inspektorat Palopo tersebut. Dirinya juga berharap kepada jajaran pemerintah Kota Palopo agar tidak menyepelekan apabila ada permintaan data ditujukan kepada masing-masing OPD.

Sementara itu, Kadis Persandian Renaldi ,SE .,MM dalam perpres 59 tahun 2017 terdapat 221 kategori data yang dibutuhkan dalam penilaian esjejis, dan  70 % menjadi kewenangan dinas persandian dan selebihnya menjadi kewenangan BPS. Dirinya juga berharap kepada perangkat daerah ketika mengirimkan data hendaknya secara mendetail. “ Insya Allah, awal tahun 2020 kami akan mengadakan bimbingan teknis bagi seluruh pengelolah data pada masing-masing perangkat daerah dalam rangka memudahkan menggunakan aplikasi pengelolaan data’ uajrnya sambil mewanti-wanti bahwa setipa data yang disajikan hendaknya dapat diupertanggung jawabkan.

Forum tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan perangkat daerah se-Kota Palopo. turut hadiri pula dalam kegiatan tersebut yakni asisten III Setda Palopo dr.H.M. Ishaq iskandar ,M.kes ,Kepala BPS Kota Palopo Ruben, SE.  ( Nurul Hikmah_Diskominfo Palopo )