Palopo –Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggelar workshop program KoTaKu (kota tanpa kumuh) dengan tema strategi dan kolaborasi dalam rangka penanganan permukiman kumuh Kota Palopo di Hotel Harapan, Kamis, 10/10/2019). Dalam laporannya Tim Leader Oversight Service Provider (OSP) 9 Sulawaeis Selatan, Kalla Manta, S.Sos., M.Si menyebutkan di Kota Palopo terdapat dua program yaitu skala lingkungan dan skala kawasan. "Untuk tahun ini kota Palopo hanya mendapat jatah 5 kelurahan dengan total anggaran 5 milyar untuk skala lingkungan dan untuk skala kawasan di kota Palopo akan mengentaskan kawasan Tanjung Ringgit" ujarnya seraya menambahkan karena anggaran 5 Milyar dinilai tidak cukup, maka diharapkan ada kolaborasi terwujud antara pemerintah Kota Palopo guna menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh tersebut.

Dirinya juga menegaskan jika program skala kawasan tidak ditangani oleh pemerintah Kota Palopo sampai akhir tahun ini maka akan diserahkan ke kabupaten atau kota   lain yang sudah memasukkan rekomendasinya. "Dalam hal kolaborasi, kabupaten Maros mendapat predikat tertinggi karena disupport oleh PT. Angkasa Pura, saya harap Kota Palopo dapat meniru hal itu dengan menggandeng perusahaan-perusahaan dan satuan kerja yang ada di Kota Palopo ini" ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palopo Drs. DP. Firmanza, SH yang mewakili Wali Kota Palopo membuka workshop itu menyampaikan bahwa salah satu program pemerintah adalah menyelesaikan persoalan perkumuhan di Indonesia  secara terpadu. "Kebijakan ini disikapi oleh pemerintah dengan membentuk satuan kerja yang menjadi standar pelayanan minimal yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota" ucapnya.  Firmanza menambahkan bahwa tahun 2015,  tercatat 89 ha kawasan kumuh yang ada di kota Palopo. Hal ini langsung ditindaklanjuti dengan program  New Site Development (NSD) yang bekerja sama  dengan beberapa pihak terkait dengan menghasilkan 120 unit rumah yang dilengkapi dengan fasilitas. "NSD ini sebagai program dalam mengentaskan permukiman kumuh yang ada di kota Palopo secara berkelanjutan karena dari 186.000 jiwa yang ada di kota Palopo, sebagian besar tinggal di daerah pesisir dengan luas lokasi hampir 21 Km yang sangat berpotensi menjadi kawasan kumuh" pungkasnya.

Turut hadir dalam workshop ini, koordinator Kotaku Ismail, Sekretaris Balitbangda Kota Palopo Taufiq Urrahman dan Kepala seksi kehumasan Diskominfo Palopo Irwan Rizaly Noor. (Ichzan_Diskominfo Palopo)