Proses dan tahapan Lelang jabatan untuk eselon II B tertuang pada pengumuman Nomor: 01/ PANSEL-JPT.PLP/ VII / 2020 tentang Seleksi Terbuka Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II B di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Terdapat 10 jabatan yang akan diisi melalui lelang jabatan atau seleksi terbuka itu. Terdiri atas Kepala Dinas (Kadis) Sosial Palopo, Kadis Perikanan, Kadis Pendidikan, Kepala Bappeda, Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Kepala Balitbangda, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Kadis Kearsipan.

Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ), yang dikonfirmasi, Senin (6/7/2020), membenarkan lelang jabatan itu.

Menurutnya, pelaksanaan seleksi terbuka itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15  Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif dilingkungan Instansi Pemerintah.

Disebutkan, tahapan seleksi jabatan ini dimulai hari ini, dengan pengumuman sekaligus pendaftaran dan penerimaan berkas yang berlangsung hingga 13 Juli 2020. Tahapan selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 21 Juli 2020.

”Seleksi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural atau asessment akan berlangsung pada 23 Juli. Hasil asesment itu diumumkan pada 27 Juli 2020,” kata FKJ, sapaan akrab kepala BKPSDM Palopo.

Selanjutnya tahap pemaparan makalah, wawancara akhir dan penelusuran rekam jejak oleh panitia seleksi yang akan berlangsung pada 28-29 Juli 2020.

Sedangkan pengumuman hasil seleksi untuk menetapkan tiga terbaik dilakukan pada 3 Agustus 2020.

”Selanjutnya tiga nama akan diajukan ke PPK dan kita akan sampaikan hasil seleksi ini ke Komisi ASN di Jakarta pada 4-7 Agustus 2020. Untuk pelantikan, direncanakan pada 24 Agustus 2020,” jelasnya.

FKJ menegaskan, dalam seleksi terbuka ini tidak dipungut biaya apapun. Namun, biaya yang dikeluarkan oleh calon pendaftar untuk akomodasi dan transportasi serta untuk kelengkapan administrasi sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing pendaftar.

”Hasil seleksi ini bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Todak boleh ada manipulasi data atau keterangan, jika kemudian ditemukan maka hasil seleksi akan dibatalkan,” katanya.

“Kelalaian akibat tidak mengikuti perkembangan informasi akan menjadi tangggungjawab calon pendaftar,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada lelang jabatan ini, BKPSDM Kota Palopo bekerjasama dengan Asessment Center SDM Mabes Polri.

Menurutnya, Kota Palopo menjadi daerah pertama di Provinsi Sulsel yang menggandeng Asessment Center SDM Mabes Polri pada proses lelang jabatan.

Sementara itu, tim seleksi kali ini dipimpin Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Prof. Dr. H Syahruddin Nawi SH, MH, selaku ketua pansel. (red-Usniaty)