Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas jelang akhir tahun, Wali Kota Palopo mengikuti Pengarahan Mendagri

MAKASSAR - Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal Ikuti Pengarahan Khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian kepada para kepela daerah se-Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah menjelang akhir tahun.

Kegiatan ini berlangsung di Baruga Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/25)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, jajaran Forkopimda, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan.

Hal ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Mendagri yang bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor di daerah.

Sebelumnya dalam rilis resminya, Tito Karnavian menyampaikan 11 arahan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah.

Arahan tersebut mencakup:

–  Rapat Forkopimda Rutin: Kepala daerah diminta mengaktifkan forum koordinasi secara berkala untuk merespons dinamika lokal secara cepat dan terukur.
– Komunikasi dengan Tokoh Masyarakat: Ditekankan pentingnya menjalin komunikasi intensif dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat berpengaruh guna meredam potensi konflik.
–  Doa Kedamaian Lintas Komunitas: Pemerintah daerah diimbau menginisiasi kegiatan doa bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai simbol persatuan.
– Program Pro-Rakyat: Mendagri mendorong pelaksanaan pasar murah, bantuan sosial, dan intervensi ekonomi lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
– Pembatasan Seremonial Berlebihan: Acara yang terkesan mewah seperti pesta musik diminta ditunda, dan pejabat beserta keluarganya diimbau tidak memamerkan gaya hidup mewah.
– Kesederhanaan dalam Acara Pribadi: Resepsi pernikahan dan ulang tahun dianjurkan berlangsung sederhana sebagai bentuk empati terhadap kondisi masyarakat.
–  Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri: Khususnya bagi kepala daerah di wilayah rawan, agar tetap berada di daerah untuk memastikan pengendalian situasi bersama Forkopimda.
–  Percepatan Perbaikan Fasilitas Publik: Fasilitas rusak diminta segera diperbaiki, dan jika butuh waktu lama, ditutup sementara demi pemulihan pelayanan dan mengurangi trauma warga.
– Bahasa Publik yang Menenangkan: Kepala daerah diminta menggunakan bahasa santun dan rendah hati dalam setiap pernyataan publik.
– Reaktivasi Siskamling RW/RT: Sistem keamanan lingkungan berbasis warga kembali diaktifkan sebagai langkah konkret menjaga ketertiban lokal.

Gubernur Sudirman Sulaiman menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis bersama Forkopimda dan jajaran OPD. “Arahan ini bukan hanya respons terhadap situasi nasional, tetapi juga refleksi atas kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan yang menginginkan pemerintahan yang hadir, tanggap, dan sederhana,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat sinergi dan memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.