Ingatkan Bumil Minum Tablet FE (Peningkatan Kepatuhan Ibu Hamil Minum Tablet FE) di Puskesmas Wisata Padang Lambe Kota Palopo
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo meluncurkan inovasi baru bernama LEDASIH yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi dalam pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. Inovasi ini mengandalkan lembar ceklist dan data dinding sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan.
LEDASIH adalah singkatan dari Lembar Ceklist dan Data Dinding untuk Tertib Administrasi Pelaporan Pertanggungjawaban/SPJ. Inovasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan keuangan di lingkungan DLH berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai prosedur.
Inovasi ini digagas oleh pegawai internal DLH Kota Palopo yang tergabung dalam tim administrasi keuangan dan pertanggungjawaban. Tim ini melihat perlunya alat kontrol sederhana namun efektif guna meminimalisir keterlambatan dan kekeliruan dalam pelaporan SPJ.
LEDASIH mulai diterapkan sejak awal tahun 2025 dan langsung menunjukkan hasil positif dalam hal efisiensi dan kedisiplinan pelaporan.
Inovasi ini diterapkan di seluruh bidang dan seksi yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kegiatan dan proyek.
Inovasi ini menjawab permasalahan umum dalam pengelolaan administrasi SPJ, seperti data yang tercecer, keterlambatan laporan, hingga kekurangan bukti fisik. Melalui lembar ceklist yang sistematis dan data dinding yang transparan, setiap bagian dapat melihat progres penyusunan SPJ dan segera menindaklanjuti kekurangannya.
Setiap unit kerja diwajibkan mengisi lembar ceklist yang berisi item-item dokumen yang harus dipenuhi dalam SPJ. Hasil ceklist ini kemudian dipantau secara visual melalui data dinding yang dipasang di ruang kerja bersama, sehingga semua pihak bisa melihat status dan progres masing-masing kegiatan secara real-time.
Dengan adanya LEDASIH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berharap mampu menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.