Efisiensi, Diskominfo Palopo Sesuaikan Sejumlah Program Tanpa Korbankan Kualitas Layanan Informasi
PALOPO — Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan penjelasan terkait penyesuaian sejumlah program dan kegiatan sebagai dampak dari pengurangan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026
Pengurangan alokasi TKD tersebut berimplikasi langsung pada efisiensi berbagai jenis belanja yang sebelumnya telah direncanakan untuk mendukung pelayanan informasi publik serta operasional teknis perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palopo, Hamshir Hamid menjelaskan bahwa beberapa pos belanja mengalami penyesuaian signifikan, di antaranya:
• Belanja Penyebarluasan Informasi, termasuk publikasi kegiatan pemerintah daerah, sosialisasi program prioritas, serta penguatan literasi digital kepada masyarakat.
• Belanja Media Cetak, yang selama ini digunakan untuk publikasi resmi dan penyampaian informasi strategis melalui surat kabar daerah maupun regional.
• Belanja Perjalanan Dinas, terutama yang terkait koordinasi program strategis, monitoring kegiatan, serta peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika.
• Belanja Pemeliharaan, mencakup pemeliharaan jaringan, perangkat teknologi informasi, dan sarana pendukung pelayanan informasi publik.
• Belanja Penunjang Lainnya, yang diarahkan pada operasional penguatan layanan informasi dan aktivitas pendukung tugas-tugas teknis Kominfo.
“Dengan adanya penyesuaian anggaran ini, kami harus melakukan efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Prinsipnya, Kominfo tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, meski harus menyesuaikan skala prioritas,” ujar Kadis Kominfo.
Ia menambahkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia, penguatan sinergi antar-perangkat daerah, serta penjadwalan ulang kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditunda tanpa mengurangi output utama pelayanan publik.
Pemerintah Kota Palopo berharap masyarakat memahami kondisi fiskal ini dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Dinas Kominfo menegaskan bahwa keterbukaan informasi, literasi digital, serta pelayanan komunikasi pemerintahan akan tetap menjadi prioritas yang dijalankan secara efektif dan akuntabel.
