Loading...
  • Jl. Andi Djemma No. 66 Kota Palopo
  • info@palopkota.go.id

Rapat Monev BPJS Kesehatan, Tingkatkan Mutu Layanan

Diskominfo Palopo Selasa, 29 November 2022 Kesra 151 Kali
Rapat Monev BPJS Kesehatan, 29/11/2022

PALOPO – Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. H. Firmanza, DP, SH.M.Si, mewakili Walikota, menghadiri Monitoring dan Evaluasi  atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan tingkat Kota Palopo tahun 2022. Di Ruang Rapat BPJS Kesehatan, Selasa 29/11/2022

Harbu Hakim, S. Kok, AAAK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, menyampaikan adapun tujuan strategis yaitu untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional, mempermudah komunikasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan,memperoleh dukungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga instansi.

”Meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan, memonitoring dan evaluasi serta penyediaan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, serta menjamin kemitraan dengan pemangku kepentingan.” Ujarnya.

Adapun sasarannya pemanfaatan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal terkait dengan pembuatan kebijakan data instansi pada tingkat daerah, pemahaman bersama atas program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, dan kerjasama yang saling menunjang dan dukungan dan pihak Instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.

“Terkait UHC (Universal Health Coverage) , yang merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.pemerintah diamahkan untuk menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang di daftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain pekerja penerima upah (PPU), dan penerima bantuan iuran (PBI), wajib melakukan integrasi dengan jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerjasama pendaftaran pekerja bukan penerima  upah (PPBU)  dan bukan pekerja (BP), serta kerjasama dalam pendaftaran PPBU dan PB antara pemerintah daerah dengan BPJS untuk satu tahun anggaran atau 12 bulan.”tambahnya.

Selanjutnya, Sekertaris Daerah Beliau Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Karena Kota Palopo telah bisa Menjadi  UHC , karena Kota Palopo salah satu daerah yang UHC, dan harus menjaga mutu pelayanan.

“Kota Palopo juga ini jadi pusat Rujukan Kesehatan, kita harus menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat” Ujarnya.

Turut hadir Stakeholder terkait, pemangku kepentingan, serta tamu undangan lainnya. (Nurul/Riska).