Palopo, 07 Oktober 2024 - Pj. Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, S.H., M.Si., mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri RI.
Rakor dengan agenda pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 dan pengembangan industri gim nasional ini, diikuti Pj. Wali Kota bersama TPID Kota Palopo di aula (eks Bappeda) Kantor Wali Kota Palopo, Senin (07/10/2024).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa inflasi year-on-year dari September 2024 terhadap Agustus 2023 tercatat sebesar 1,84%.
“Sementara inflasi month-on-month untuk September 2024 terhadap Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12%,” kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian mengungkapkan, data inflasi nasional menunjukkan tren yang signifikan. Menurutnya, pada November 2009 rata-rata inflasi berada di angka 9,09%.
“Periode 2009-2014 tercatat 5,62%, 2014-2019 sebesar 4,14%, dan periode 2019-2024 turun menjadi rata-rata 2,84%,” katanya.
"Angka inflasi saat ini merupakan yang terendah dalam sejarah pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi, bahkan mungkin sejak kemerdekaan Indonesia, baru kali ini inflasi menyentuh angka 1%,” ungkapnya.
Tito menambahkan, data perkembangan inflasi ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut.
“Terima kasih kepada seluruh lembaga kementerian dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota yang telah bekerja bersama untuk menjaga inflasi,” ujarnya.
Dalam rakor kali ini juga dibahas tentang percepatan pengembangan gim nasional yang disampaikan langsung oleh Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno.
Sandiaga Uno menyampaikan 4 Indikator Rencana Aksi (Renaksi) daerah yakni, peningkatan penggunaan gim lokal, penguatan talenta/SDM pembuat gim lokal, dan penyediaan infrastruktur dan sarana pra sarana, serta dukungan komitmen melalui regulasi anggaran.
“Kemendagri agar mengawal pengesahan Rencana Aksi Daerah 2025 terkait Industri Gim Nasional serta penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026-2029 oleh pemerintah daerah,” kata Sandiaga.
“Kepada para gubernur/ bupati/ wali kota untuk menyiapkan Rencana Aksi Daerah dengan mengacu pada indikator utama dan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing,” tandasnya.
Hadir mendampingi Pj Wali Kota pada zoom meeting itu perwakilan dari Forkopimda, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan dan pimpinan perangkat daerah terkait.