Palopo - Pemerintah Kota Palopo dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM di auditorium Saokotae, rumah jabatan Wali Kota Palopo, Kamis (18/7/2019).  Rakor ini merupakan tahapan kedua setelah rakor pertama dilaksanakan di kabupaten Bulukumba.  Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Drs. Priyadi Bc.IP menyebutkan bahwa rakor ini sebagai upaya dalam rangka memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.  "Ini adalah langkah maju bagi kita semua dalam mewujudkan pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat" ucapnya. Priyadi juga menyebutkan banyak peraturan daerah saling tumpang tindih oleh karena itu pemerintah membatalkan begitu banyak peraturan yang tumpang tindih, oleh karena dirinya mengingatkan perlunya sinkronisasi peraturan dari segala aspek.  Kakanwil Kemenkumham ini juga berharap kepada rekan rekan di Kota Palopo agar mampu membangun sinergi dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik baiknya. "Hindari sikap egoisme karena akan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat jauh dari harapan kita semua" tegasnya. Priyadi juga menyampaikan bahwa kota Palopo berhak mendapatkan predikat Kota terbaik peduli HAM.

Sementara itu, Wali Kota Palopo H.M.Judas Amir yang membuka rakor tersebut berharap agar  kemenkumham memberikan bimbingan kepada pemerintah Kota Palopo terkait dengan pelanggaran HAM. Rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Palopo tentang pembentukan peraturan daerah dan harmonisasi peraturan daerah. Turut hadir dalam rakor ini kepala lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo Indra Sofyan, kepala balai pemasyarakatan Palopo Mildar, S.Sos., MH,  Kajari Palopo Nur Yalamlan Cayana dan Wakapolres Palopo Kompol Woro Susilo. (Ichzan_Diskominfo Palopo)