Palopo - Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo menggelar bimbingan teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di auditorium Saokotae Palopo, Rabu (18/12/2019). Acara yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tersebut dibuka secara resmi oleh asisten II Setda Palopo Taufiq, S.Kep., Ners yang pada kesempatan itu mengajak seluruh stakeholder untuk membangun komitmen dan sinergitas guna meningkatkan capaian SPBE. "Bimtek ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah sebagai upaya peningkatan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik untuk aparatur negara dalam bidang TIK" ucapnya seraya menambahkan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE dalam rangka mendorong daya saing yang tinggi.  Dirinya bahkan mewanti-wanti bahwa kemajuan TIK dapat menjadi bumerang jika tidak ditangani dengan baik.  

Dalam sambutannya, plt Kadis Kesehatan itu juga menggambarkan pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.  Berdasarkan hasil pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada instansi pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan pemerintah daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang).

Sebelumnya Kadis Kominfo Palopo melalui Kabid Infrastruktur , Ilham Tahang, S.STP dalam laporannya mengatakan bahwa pada pelaksanaan asistensi terkait kebijakan dan implementasi SPBE di Bali pada bulan Agustus 2019 Kota Palopo mendapatkan nilai 2,62 dan masuk kategori BAIK.  Angka tersebut menurutnya meningkat dibanding pada tahun 2018 yang hanya masuk kategori CUKUP dengan nilai 1,88.  “ Hal itu menandakan progres kita sudah mulai terlihat. Meski begitu, masih butuh dukungan dan kebijakan, sehingga kedepan pelaksanaan SPBE di Kota Palopo dapat lebih maksimal “ ujar mantan Sekcam Wara Utara tersebut sambil menekankan bahwa penjabaran SPBE bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo semeta melainkan kewajiban bersama.

Ilham tahang juga mengutarakan bahwa pelaksanaan Bimtek sehari tersebut juga bagian tindak lanjut surat edaran menteri dalam negeri tentang percepatan implementasi SPBE, yang didalam surat edaran tersebut terdapat 4 ( empat ) point penting yang perlu menjadi konsen daerah yang harus dituntaskan dalam dua tahun kedepan yaitu, penganggaran berbasis kinerja,  yang kedua yaitu integrasi layanan kepegawaian, ketiga integrasi e-dokumen persuratan dan keempat yaitu pengaduan masyarakat yang terintegrasi pada pengaduan layanan publik yang dilakukan mulai pusat hingga daerah.

Tampak hadir sebagai narasumber pada kesempatan itu yakni Emilsyah, S.Sos, M.I.Kom  dari Balai Besar Pengembangan SDM & Penelitian Kemenkominfo Makassar dan General Manager PT. Indonesia Connect Plus SBY Makassar, Wahyu Setiabudi, SE., M.Si.  (Ichzan_Diskominfo Palopo)