PALOPO - Walikota Palopo, Drs. H. M. Judas Amir, M.H., meminta perhatian dan keseriusan jajarannya dalam menangani Inflasi, Stunting, dan Kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Kamis, 2 Februari 2023. 

Sekretaris Daerah Kota Palopo, selaku Ketua TPPS Kota Palopo, DRS. H. Firmanza DP, SH. M.Si melaporkan bahwa menurut data yang ada, stunting di kota palopo pada tahun 2021 sebesar 421 kasus atau 4,20 persen, pada tahun 2022 sebesar 344 kasus atau 3,24 persen. 

"Jadi disini ada penurunan dan kami sudah mendata by name by address lokus stunting di Kota Palopo itu, yang tersebar di Sembilan (9) Kecamatan, itu sudah kita data by name by address," ungkap Firmanza. 

"Kita tetap akan lakukan Delapan (8) aksi Integrasi, intervensi penurunan stunting di Kota Palopo," 

"Kita mau penurunan stunting ini lebih masif lagi. Karenanya, penanganannya ini kita harapkan lebih intensif lagi tentunya dengan kolaborasi dan kepedulian kita semua," 

Yang di butuhkan disini adalah kepedulian kita semua bagaimana kemudian kita bisa mengatasi kasus stunting yang sudah by name by address. 

Ini tentunya harapan kami selaku Ketua untuk kita bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama untuk bisa mencapai target dan bisa kita wujudkan palopo zero stunting. Kenapa, karena memang ini pekerjaan yanga luar biasa dalam upaya kita mewujudkan terciptanya generasi-generasi muda kedepan, generasi-generasi muda yang kita harapkan," 

Sekda kembali mengingatkan bahwa sesuai perintah bapak Walikota Palopo, ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan. Ini adalah program kemanusiaan, stunting itu program kemanusiaan. Karenanya, dimohon kepedulian kita semua untuk kemudian bersama-sama berkolaborasi sehingga nantinya zero stunting di Kota Palopo bisa kita capai. 

Pada kesempatan itu, Walikota Palopo Drs. H. M. Judas Amir, MH mengungkapkan bahwa semua yang hadir tentu punya kapasitas masing-masing dalam mengambil langkah, baik itu kapasitasnya sebagai camat , lurah dan lain-lain. 

"Jadi masing-masing mesti memahami diri, Memahami hal-hal yang terkait dalam penanganan ini (stunting),kapasitas saya seperti ini, sebagai camat kapasitas saya seperti ini," ungkapnya. 

"Bisa saja langkah dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan cara kita. Namun inovasi kita, cara-cara kita tetap bisa kita laksanakan, sepanjang hasil dan tujuannya untuk penanganan secara baik hal tersebut, yang menjadi langkah kita dalam penanganan Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem itu," jelasnya. 

Pada rakor TPPS itu hadir pula Ketua Dekranasda Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes., unsur Forkopimda Kota Palopo, camat dan lurah serta para tim PPS Kota Palopo.