Palopo- Bertempat di ruang musyawarah DPRD Kota Palopo, tim KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang diikuti oleh seluruh kepala OPD dan anggota DPRD Kota Palopo. Dalam kegiatan tersebut, koordinator Sulawesi Selatan unit supervisi pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda menyampaikan bahwa proses pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinanya dan juga diperlukan sebuah komitmen yang tentunya harus disepakati bersama serta disetujui oleh pimpinan daerah dimana dengan adanya komitmen tersebut diharapkan agar semua pimpinan dapat bekerja secara tepat dan benar dalam batasan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. "Sudah banyak yang terjadi di daerah lain, diantaranya penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, penyaluran dana yang tidak sesuai dan masih banyak lainnya dan mereka semua sudah kami proses satu persatu “ ujarnya dengan tegas seraya berharap agar di Kota Palopo para pejabatnya dapat memegang teguh serta menjunjung tinggi hukum  agar tidak terjerat kasus korupsi

Adapun pembahasan dalam rapat tersebut meliputi tata kelola di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penetapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja, dan pembenahan penting lainnya. Seluruh pemerintah daerah diharapkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis teknologi informasi yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2017 dan dapat diimplementasikan pada tahun 2018 mendatang. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Harisal Latief, S.Pi( Faisal Ibrahim )