Palopo- BNNP Sulawesi Selatan bersama BNN Kota Palopo menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait upaya penguatan dan peningkatan pelayanan rehabilitasi penyalahguna narkoba tingkat kabupaten/kota di Hotel Harapan, rabu (11/04/2018). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh kepala BNNP Sulsel, Drs. Mardi Rukmianto, SH, sekaligus menjadi narasumber. Dalam sambutannya dia mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang program pelayanan rehabilitasi. Terkait kualitas pelayanan rehabilitasi, hal tersebut menurutnya perlu dibenahi bersama mulai dari kualitas layanan, sarana dan prasarana, serta upaya penjangkauan terhadap pecandu narkotika secara progresif, sehingga pecandu narkotika tidak lagi mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa tahun depan semua OPD yang ada di kota palopo harus menganggarkan program terkait penanganan penyalahgunaan narkoba, minimal rutin mengadakan penyuluhan terkait bahaya narkoba dan cara menanganinya bersama masyarakat agar supaya program-program yang sudah dibangun dapat berjalan maksimal dan efektif. "Anggapan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan dipenjarakan serta dikucilkan ternyata tidak menyelesaikan masalah, oleh karena itu, sebaiknya pemahaman ini harus seimbang bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyakit kronis dan kambuhan yang menyebabkan gangguan fungsi dan gangguan perilaku sehingga perlu pertolongan segera. Kondisi inilah yang mendorong kami untuk melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait guna mendapatkan solusi pencapaian target yang lebih optimal" tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palopo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Setda Kota Palopo, Drs. H. Burhan Nurdin, M.Si menyampaikan bahwa saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan semua pihak karena penyebarannya semakin massif dan telah menyasar ke berbagai kalangan dalam komunitas masyarakat termasuk anak-anak usia dini. Pemerintah Kota Palopo tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Pembangunan berwawasan anti narkoba tak luput dari perencanaan penganggaran, oleh karena itu saya menghimbau kepada semua stakeholder lingkup Pemkot Palopo agar dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tahun 2019 kiranya dapat mengupayakan alokasi anggaran yang dapat bersinergi dengan pelaksanaan program pencegahan peredaran narkoba sehingga harapan kita semua dapat terwujud sebagaimana mestinya" tuturnya. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kadis pendidikan, perwakilan Polres Palopo, pihak lembaga rehabilitasi narkoba, rehab hati, perwakilan Puskesmas Wara Utara, Kadis Tenaga kerja, kadis BPKAD, Kadis kesehatan, pihak RS Mujaisyah, Kadis sosial, pihak RSUD Sawerigading ( Faisal Ibrahim_Diskominfo Palopo )